Tuesday, September 9, 2014

Tax Buoyancy (Kinerja Pemungutan Pajak): Mengapa Menurun?

Apa itu Tax Buoyancy?


  1. Tax buoyancy is an indicator to measure efficiency and responsiveness of revenue mobilization in response to growth in the Gross domestic product or National income. A tax is said to be buoyant if the tax revenues increase more than proportionately in response to a rise in national income or output. (en.wikipedia.org/wiki/Tax_buoyancy)
Secara sederhana Tax Buoyancy dapat dihitung dengan cara membagi pertumbuhan penerimaan perpajakan (secara riil) dengan pertumbuhan ekonomi. Angka penerimaan perpajakan yang biasanya dihitung secara nominal, harus disesuaikan dulu untuk menjadi angka riil dengan tahun dasar yang sama dengan perhitungan PDB-nya. Hal ini untuk menyelaraskan kedua angka (pertumbuhan penerimaan perpajakan dan pertumbuhan ekonomi).

Bagaimana Tax Buoyancy Indonesia?

Berikut hasil perhitungannya.

























Terlihat dari data tersebut bahwa dalam dua tahun terakhir Tax Buoyancy mengalami penurunan. Ini artinya, dalam periode tersebut penerimaan perpajakan mengalami penurunan yang cukup besar untuk setiap 1%-nya pertumbuhan ekonomi. Pada 2011, 1% pertumbuhan ekonomi mampu menghasilkan 1,81% pertumbuhan penerimaan perpajakan, tetapi pada 2012 hanya mampu menghasilkan 1,18% pertumbuhan penerimaan perpajakan. Angka ini kembali menurun menjadi hanya 0,94% di tahun 2013.

Dengan angka ini, bisa pula dikatakan bahwa kinerja pemungutan pajak mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Angka ini bisa menjadi indikasi awal untuk evaluasi lanjut mengenai apa saja yang menjadi musabab menurunnya kinerja pemungutan pajak.

Mungkin para sobat dari DJP lebih tahu secara lebih detail. 

Misalnya pada tahun 2009, jelaslah karena ada perubahan UU PPh terkait perubahan tarif PPh baik PPh Badan maupun Perseorangan. Selain itu juga banyak paket kebijakan stimulus perpajakan. Jadi wajar kalau angkanya negatif.

Silakan kalau ada yang tahu hal ihwal mengenai ini, untuk sharing.

Bagaimana perkiraan tahun 2014? Wah harus nunggu data publish dulu :)

Thursday, May 8, 2014

Indonesia 2014: Navigasi Optimisme Pertumbuhan Ekonomi

Hidayat Amir


Selama satu dekade terakhir, perekonomian global dilanda krisis dan ketidakpastian. Kondisi global ini pun menyeruak masuk melalui berbagai saluran keterkaitan untuk mempengaruhi perekonomian nasional. Menjadikan perkembangan dinamika perekonomian domestik pun tidak mudah untuk diprediksikan secara akurat. Ketidakpastian global mempengaruhi pola pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam dekade ini.
Secara perlahan namun pasti pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2001-2005 mengalami peningkatan, perekonomian tumbuh secara berurutan sebesar 3,6%, 4,5%, 4,8%, 5,0% dan 5,7%. Mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia sudah mulai mengalami recovery dari krisis Asia 1998. Pertumbuhan ekonomi dalam periode ini ditopang oleh tumbuhnya konsumsi domestik dan membaiknya kinerja perdagangan internasional sebagai akibat meningkatnya volume perdagangan dunia. Investasi terutama di sektor komunikasi dan beberapa sektor lain yang mengandalkan teknologi pun tumbuh. Sektor usaha kecil dan menengah (UKM) pun mengalami pertumbuhan signifikan.
Namun karena berbagai kerusakan fasilitas infrastruktur sebagai akibat terjadinya beberapa bencana alam (antara lain: Tsunami di Aceh dan gempa bumi di Sumatera Barat dan Yogyakarta) mengakibatkan pelambatan investasi sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 sedikit mengalami koreksi. Perekonomian hanya mampu tumbuh sebesar 5,5%; lebih rendah dari tahun 2005 yang mencapai 5,7%.

Gambar-1: Pertumbuhan Ekonomi 2001-2013

Sumber: Alfirman (2014), Presentasi Seminar Kebijakan Fiskal di Medan 19 Maret 2014

Pada tahun 2007, perekonomian Indonesia kembali mengalami peningkatan pertumbuhan yang pesat. Ditopang oleh kembali bergairahnya sektor perdagangan dan sektor manufaktur serta didorong oleh konsumsi publik dan meningkatnya kinerja ekspor, perekonomian berhasil tumbuh sebesar 6.3%. Akan tetapi momentum ini tidak bertahan lama, tahun 2008 perekonomian hanya mampu tumbuh 6% karena dampak pelambatan perekonomian global akibat pelemahan perdagangan dunia sejalan krisis yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa. Setahun berikutnya, kondisi krisis global ini semakin memburuk dengan spektrum yang semakin meluas dan membawa imbas bagi ekonomi Indonesia sehingga hanya mampu tumbuh sebesar 4,6%. Walau pun angka ini termasuk tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara berkembang lainnya.
Tahun 2010 dan 2011, perekonomian Indonesia mampu tumbuh cukup tinggi 6,2% dan 6,5%. Walaupun krisis global belum pulih, namun sektor perdagangan, industri manufaktur, pertambangan dan pertanian kembali menggeliat untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini. Tahun 2012, walaupun perekonomian dunia masih suram ditandai dengan penurunan tingkat pertumbuhan volume perdagangan dunia, pertumbuhan perekonomian Indonesia masih cukup kencang di level 6,2% (Putri, 2014).
Badan Pusat Statistik pada Februari 2014 mempublikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi 2013 sebesar 5,8%. Pelemahan pertumbuhan ekonomi di developed countries dan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global sebagai respon rencana pengurangan stimulus ekonomi di Amerika Serikat membawa dampak koreksi atas pertumbuhan ekonomi di emerging market, termasuk Indonesia. Pelambatan pertumbuhan perekonomian dunia dan meningkatnya risiko perekonomian global, telah memaksa pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan serangkaian paket kebijakan penyelematan ekonomi untuk menavigasi biduk perekonomian bangsa agar tidak karam dihempas gelombang; agar tetap mampu berjalan selamat menjaga momentum pertumbuhan yang sudah mulai nyata.

Respon Kebijakan: Stabilisasi dan Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi
Merespon kondisi eskalasi risiko ketidakpastian perekonomian global yang sudah mulai nyata dampaknya ke dalam perekonomian nasional sebagaimana diindikasikan oleh setidaknya dua hal: (1) munculnya defisit keseimbangan primer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan (2) defisit neraca perdagangan, yang keduanya pertama kali muncul di tahun 2012. Pemerintah dengan sigap mengajukan kembali proposal penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Proposal senada pernah diajukan dalam pembahasan APBN Perubahan (APBNP) 2012, namun rontok di parlemen.
Penyesuaian harga BBM memiliki nilai strategis, bukan hanya karena telah menjadi beban APBN yang sangat besar dan target subsidi yang salah sasaran, namun juga memberikan distorsi kepada pasar konsumsi BBM. Distorsi pasar ini mengakibatkan konsumsi semakin meningkat, padahal produksi dalam negeri sudah menurun. Akibatnya impor minyak meningkat. Ini yang memicu terjadinya defisit neraca perdagangan, yang terutama disulut oleh defisit neraca migas.
Kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi sebesar 44,4% untuk premium dan 22,2% untuk solar membuat tekanan risiko dari migas sedikit mereda. APBN memiliki ruang tambahan untuk memberikan bantalan stimulus akibat pertumbuhan ekonomi yang melambat, terutama untuk dukungan kebijakan sosial dan belanja infrastruktur. Namun demikian, manfaat yang diperolehnya bersifat sementara. Hal ini karena masih ada tendensi harga minyak internasional yang tinggi dan menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat yang dibarengi dengan defisit minyak untuk konsumsi domestik yang meningkat. Idealnya, pola subsidi BBM dirubah dengan mekanisme subsidi tetap per liternya. Dengan pendekatan ini akan mereduksi risiko volatilitas harga dan nilai tukar serta memberikan pijakan yang kuat untuk menghapus subsidi BBM secara bertahap (Amir, 2012).
Menyusul kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi, pemerintah mengeluarkan tiga paket kebijakan ekonomi sepanjang tahun 2013, yaitu pada bulan Agustus, Oktober dan Desember. Selain itu, pemerintah juga mengajukan skema kebijakan dalam APBN 2014 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada bulan Oktober 2013. Berbagai paket kebijakan yang secara beruntun dikeluarkan oleh pemerintah bagi sebilah pisau bermata dua. Satu sisi digunakan untuk proses stabilisasi sebagai respon ketidakpastian krisis global yang semakin eskalatif; sisi yang lain digunakan untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Gambar-2: Paket Kebijakan Ekonomi 2013

Sumber: Alfirman (2014)

Membuat kombinasi stabilisasi dengn pertumbuhan memang bukan perkara mudah, namun sebagai suatu ikhtiar tetap yang harus dijalankan. Karena masih ada ruang yang memang menjadi domain pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk menstimulasi perekonomian agar berjalan ke arah yang lebih baik. Stabilisasi ekonomi dilakukan dengan prioritas memperbaiki neraca transaksi berjalan, termasuk di dalamnya neraca perdagangan, dan nilai tukar serta mengendalikan laju inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah melakukan beberapa langkah kebijakan, antara lain: (1) mempermudah proses birokrasi (debirokratisasi) dan memangkas regulasi (deregulasi) terutama untuk mempermudah investasi dan realisasi proyek-proyek infrastruktur; (2) masih terkait investasi, dengan memberikan insentif fiskal untuk mendorong peningkatannya; (3) insentif pengurangan pajak penghasilan (tax cut) untuk industri tertentu, terutama untuk industri yang banyak menyerap tenaga kerja dan atau yang berorientasi ekspor; (4) mempermudah akses terhadap kredit untuk UKM; (5) mendorong peningkatan dan efektifitas belanja modal; dan (6) disinsentif terhadap konsumsi barang mewah impor.
Dari berbagai langkah kebijakan tersebut, pemerintah mencoba mempengaruhi perekonomian melalui dua channel sekaligus. Kebijakan dari sisi permintaan (demand), seperti disinsentif terhadap konsumsi BBM dan barang mewah impor biasanya responnya terjadi dalam jangka pendek, sementara berbagai kebijakan termasuk insentif fiskal yang mentarget sisi penawaran (supply) biasanya memerlukan waktu yang lebih panjang untuk melihat dampaknya. Gambar-3 memberikan ilustrasi sudah mulai ada tendensi positif dalam perbaikan posisi neraca perdagangan. Tiga bulan terakhir 2013, neraca perdagangan sudah kembali surplus dengan tren yang terus meningkat. Walaupun pada bulan Januari 2014, kembali mengalami defisit sebesar USD430 juta, tetapi data terakhir dari BI memprediksikan bahwa neraca perdagangan kembali mengalami surplus di bulan Februari 2014, sebesar USD760 juta.
Membaiknya neraca perdagangan sejalan dengan membaiknya permintaan global sehingga posisi neraca nonmigas mengalami kenaikan yang signifikan. Walaupun masih terlalu pendek, namun harapannya tendensi positif ini masih akan berlanjut. Ekspektasinya berbagai langkah kebijakan dari sisi penawaran juga akan mulai terlihat dampaknya sepanjang tahun 2014. Apalagi berbagai paket kebijakan yang di-geber pada tahun 2013 sangat kental dengan berbagai insentif dari sisi penawaran.

Gambar-3: Posisi Neraca Perdagangan 2012 - Januari 2014 (juta USD)

Sumber: Alfirman (2014)

Outlook Ekonomi 2014
Dengan melihat berbagai perkembangan perekonomian sampai dengan penghujung tahun 2013, maka dapat diprediksikan bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki ruang yang cukup luas untuk optimisme. Berbagai paket kebijakan pada tahun 2013 diharapkan mampu melindungi perekonomian Indonesia dengan mengurangi eksposur risiko dari berbagai ketidakpastian global, namun juga memberikan fondasi bagi perekonomian untuk tetap tumbuh. Walaupun tentu harus realistis bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 belum bisa dipacu pada level optimalnya, mengingat sepanjang tahun 2014 diwarnai dengan berbagai aktivitas politik berdemokrasi.
Perekonomian pada tahun 2014 diprediksi mampu tumbuh dalam rentang 5,8% - 6,0%. Hal ini ditopang oleh daya beli masyarakat yang masih baik dan pertumbuhan konsumsi kelas menengah, iklim investasi yang kembali menunjukkan gairah dan belanja pemerintah utamanya dari belanja infrastruktur. Aktivitas pemilu juga akan mendorong peningkatan konsumsi di beberapa sektor, seperti: belanja transportasi, komunikasi, dan jasa-jasa termasuk iklan. Selain itu, faktor inflasi juga sudah mulai menurun dibanding pada tahun 2013 yang terjadi lonjakan karena ada penyesuaian harga BBM (Song, 2014). Dampak kenaikan ini biasanya tidak berlangsung terlalu lama, sehingga inflasi tahun 2014 diprediksikan akan ada pada kisaran 5,4% - 5,7%.

Gambar-4: Outlook Pertumbuhan Ekonomi 2014

Sumber: Alfirman (2014)

Gambar-5: Outlook Inflasi 2014

Sumber: Alfirman (2014)

Sementara itu, bayang-bayang gejolak nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2013 diperkirakan masih akan berlanjut hingga pertengahan tahun 2014. Hal ini sejalan dengan telah membaiknya perekonomian di Amerika Serikat sehingga otoritas mengurangi stimulus perekonomiannya. Dampak tekanan tapering oleh the US Fed telah membuat terjadinya arus keluar dana asing di berbagai emerging market termasuk Indonesia. Hal ini memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan yield obligasi. Momentum penguatan nilai tukar dan membanjirnya dana asing murah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang antara lain disebabkan oleh kebijakan quantitative easing (QE) sudah berakhir. Nilai tukar rupiah diprediksikan akan berada pada kisaran Rp11.500,00 – Rp12.000,00 pada tahun 2014.

Gambar-6: Outlook Nilai Tukar Rupiah 2014

Sumber: Alfirman (2014)

Penutup
Dinamika ekonomi global tahun 2014 masih diwarnai oleh baying-bayang krisis. Akan tetapi beberapa lembaga internasional memprediksi mulai terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi global. Amerika Serikat telah menunjukkan akselerasi pertumbuhan sektor riil yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonominya mendekati angka 3%. Kawasan Eropa pun diprediksi mulai tumbuh positif. China diprediksikan masih belum mampu mengakselerasi pertumbuhannya karena masih terkendala agenda reformasi strukturalnya. Singkatnya, perekonomian global masih menghadapi risiko ketidakpastian dan pelemahan di tahun 2014 walau pun kondisinya telah membaik jika dibandingkan dengan tahun 2014.
Dinamika global tersebut masih akan membayangi perekonomian domestik terutama fluktuasi dari sektor keuangan. Perekonomian domestik di tahun 2014, agak sulit diprediksi mengingat biasanya di tahun politik, perekonomian domestik memiliki karakter yang spesifik. Namun serentetan paket kebijakan 2013 diharapkan mampu menjadi modal penting. Selanjutnya ialah perlunya menjaga stabilitas politik yaitu dengan cara menjaga agar proses pergantian kepemimpinan nasional baik itu di legislatif maupun di eksekutif yang akan berjalan sepanjang tahun 2014 berlangsung secara kondusif. Hal ini menjadi prasyarat mutlak agar walaupun perekonomian tidak tumbuh optimal di tahun 2014, namun tetap tumbuh di level yang memadai sebagai titik tolak bagi nahkoda baru untuk memacu biduk Indonesia mengarungi samudera menuju masa depan maju dan sejahtera; dengan kecepatan penuh bermodalkan celah bonus demografi yang tersisa.

Referensi
Alfirman, L. (2014), “Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Indonesia”, Presentasi pada Seminar Kebijakan Fiskal di Medan 19 Maret 2014
Amir, H. (2012), “Manajemen Risiko Fiskal Harga Minyak”, Info Risiko Fiskal Edisi 1 Tahun 2012, Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal
Putri, R.E. (2014), “Indonesia’s economy grows despite global turmoil”, The Jakarta Post: Selasa, 4 Maret 2014
Song, S. (2014), “Indonesia Economic Outlook 2014: Stronger GDP Growth on Trade Balance Recovery and Lower Inflation”, International Business Times, 14 Januari 2014 

* Artikel telah dipublikasikan di Warta Fiskal #1(2014): http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/Warta-Fiskal.asp